Upaya pengesahan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, lagi-lagi gagal, setelah Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya.
Seluruh anggota DK PBB yang berjumlah 14 negara memberikan suara setuju atas resolusi tersebut, tapi AS menjadi satu-satunya negara yang menentang, dan dengan vetonya, Washington menggagalkan pengesahan resolusi terkait Gaza.
Resolusi DK PBB tersebut dibuat sebagai respons atas eskalasi serangan Rezim Zionis, ke Jalur Gaza, dan berlanjutnya krisis kemanusiaan di wilayah itu, dengan maksud menekan Israel supaya menghentikan perang.
Jaminan Total AS bagi Rezim Zionis untuk Lakukan Pembunuhan di Gaza
Gerakan Mujahideen Palestina, menganggap veto AS atas resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza, adalah jaminan total Washington bagi Rezim Zionis untuk melakukan pembunuhan dan genosida rakyat Gaza.
Gerakan Mujahideen Palestina mengecam keras veto pemerintah penjahat AS dan menegaskan, langkah ini dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Donald Trump, seperti pemerintah terdahulu adalah sekutu asli dalam genosida dan pembersihan etnis penduduk Gaza oleh Rezim Zionis.
Kemarahan Dunia atas Langkah AS di DK PBB
Wakil Rusia di PBB menegaskan bahwa AS terlibat dalam pembunuhan biadab yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Prancis juga menyesalkan veto AS terhadap draf resolusi terkait Gaza dan menekankan bahwa kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza sangat menyedihkan.
Pakistan mengumumkan veto AS adalah lampu hijau bagi Rezim Zionis untuk melakukan genosida terhadap penduduk Gaza, dan menjadi noda hitam bagi DK PBB. Sementara itu Malaysia, mengecam langkah yang dilakukan AS.
Wakil Inggris di DK PBB menegaskan bahwa London, mendukung resolusi yang mendesak penghentian perang dan membuka kesempatan penyaluran bantuan ke Gaza. Wakil Cina, di DK PBB mengatakan, hasil pemungutan suara di DK PBB menunjukkan bahwa alasan ketidakmampuan organisasi dunia ini dalam mengakhiri krisis Gaza adalah sabotase AS.
Dukung Gaza, Universitas Irlandia Putus Hubungan dengan Rezim Zionis
Keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pengawas Trinity College Dublin, sebagai bentuk protes atas berlanjutnya pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan oleh Rezim Zionis, dalam perang Gaza.
Keputusan ini meliputi pemutusan kerja sama pendidikan, penelitian, perdagangan, dan juga investasi serta kesepakatan pertukaran mahasiswa dengan kampus-kampus Israel.
Selain itu Trinity College Dublin, tidak akan lagi memberikan fasilitas atau bantuan kerja sama kepada instansi-instansi Rezim Zionis.
Pemutusan hubungan Trinity College Dublin, dengan Rezim Zionis diumumkan sehari setelah Universitas Jenewa di Swiss, memutus kerja sama dengan Universitas Ibrani Jerusalem, salah satu universitas terkemuka Israel, karena perang Gaza.
Dewan Pengawas Trinity College Dublin, mengambil keputusan ini setelah para mahasiswa menggelar kampanye lima hari memprotes perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.
Tidak untuk Pengiriman Senjata ke Israel
Serikat buruh pelabuhan Marseille, Prancis, menolak melakukan bongkar muat sebuah kontainer berisi peralatan militer yang akan dikirim ke Israel. Serikat buruh pelabuhan Marseille dalam pernyataannya menegaskan bahwa pelabuhan Marseille, tidak boleh digunakan untuk memasok senjata dan peralatan militer Israel.
Dalam pernyataan tersebut juga dikatakan bahwa peralatan militer yang ada dalam kontainer dimaksud akan digunakan untuk menyerang dan membunuh rakyat Palestina oleh pasukan Israel.
Lakukan Kejahatan di Gaza, Perwira Militer Israel Dipromosikan Naik Pangkat
Surat kabar Haaretz, melaporkan, Angkatan Bersenjata Israel, mempromosikan seorang perwira militer untuk naik pangkat meskipun ia terbukti melakukan kejahatan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
Tentara Israel yang lain memberi kesaksian bahwa perwira militer tersebut memerintahkan penembakan terhadap orang-orang Palestina yang mengibarkan bendera putih.
Pasukan Israel yang berada di bawah komando perwira militer tersebut di Jalur Gaza mengakui bahwa ia mengeluarkan perintah penembakan terhadap orang-orang Palestina yang sudah menyerah itu padahal mereka sama sekali tidak berbahaya.
Lebih dari 10.000 Tahanan Palestina Dikurung di Penjara Israel
Organisasi urusan Tawanan Perang, Perhimpunan Tahanan, dan Zamir Foundation, mengeluarkan pernyataan bersama dan mengumumkan jumlah total tahanan Palestina di penjara-penjara Israel hingga awal Juni 2025 mencapai lebih dari 10.400 orang.
Berdasarkan pernyataan itu, jumlah tersebut tidak termasuk tahanan-tahanan yang dipenjara di kamp-kamp afiliasi pasukan Israel. Di antara para tahanan itu, 49 perempuan, delapan di antaranya ditangkap secara administrasi tanpa kesalahan apa pun. Selain itu terdapat 440 anak-anak, dan 3.562 tahanan administratif. (HS)
342/
Your Comment